Indikator Penilaian | Butir Soal | |||||
Menjelaskan makna daerah otonom Menjelaskan maksud pemerintah daerah Menjelaskan maksud kebijakan otonomi daerah Menjelaskan tugas kepala daerah Menjelaskan tujuan diselenggarakan otonomi daerah Menunjukkan UU tentang Otonomi daerah Menjelaskan makna asas desentralisasi Menjelaskan kewajiban daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah Menjelaskan kewenangan daerah propinsi Menjelaskan kewenangan daerah otonom | 1. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disebut .... a. Pemerintah Daerah c. Daerah Otonom b. Desentralisasi d. Otonomi Daerah 2. Yang disebut dengan pemerintah daerah adalah .... a. DPRD b. Bupati / Walikota c. Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya d. Gubernur 3. Kebijakan Otonomi daerah merupakan pengalihan sebagian tugas dan wewenang dari .... a. daerah ke pusat c. atasan pada bawahan b. pusat ke daerah d. antar daerah 4. Dibawah ini adalah tugas kepala daerah, kecuali .... a. melaksanakan seluruh peraturan perundangan b. meningkatkat taraf hidup masyarakat c. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ( RAPERDA ) d. menetapkannya sendiri Rancangan Peraturan Daerah ( RAPERDA ) 5. Tujuan diselenggarakannya otonomi daerah adalah … a. hasil sumber daya daerah tidak diserahkan pada pemerintah pusat b. segala kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh pemerintah daerah c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat di daerah d. semua kebijakan di daerah tidak tergantung pemerintah pusat 6. Otonomi daerah diatur dengan Undang-undang Nomor ..... a. 22 tahun 2003 c.. 22 tahun 2004 b. 32 tahun 2003 d. 32 tahun 2004 7. Penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut .... a. Tugas Pembantuan c. Dekonsentrasi b. Otonomi Daerah d. Desentralisasi 8. Berikut ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh daerah menurut UU Otonomi Daerah, kecuali … a. menyediakan fasilitas kesehatan b. mengembangkan sistem jaminan sosial c. memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya d. melestarikan lingkungan hidup 9. Kewenangan daerah provinsi dalam pelayanan lintas kabupaten/kota yang mencakup beberapa atau semua kabupaten/kota dengan indikator … a. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah provinsi b. Terpenuhinya semua kebutuhan daerah kota/kabupaten oleh pemerintah provinsi c. Bupati/walikota ditentukan oleh pemerintah provinsi d. DPRD kota/kabupaten ditetapkan oleh DPRD provinsi 10. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi daerah, daerah diberi kewenangan yang luas dalam hal .... a. politik luar negeri b. mengelola daerah sesuai potensi yang dimiliki c. peradilan d. pertahanan dan keamanan 11. Kebijakan otonomi daerah Dilatarbelakangi oleh ... a. Pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah b. Daerah-daerah lebih kretaif dalam mengembangkan sumber dayanya c. Terjadinya proses pemindahan d. kekuasaan dari pusat ke daerah 12. Putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah ... a. Undang-Undang RI no. 20 tahun 2004 b. Undang-Undang RI no. 21 tahun 2004 c. Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004 d. Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004 3. Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah ... a. UU No. 20 tahun 2004 b. UU No. 21 tahun 2004 c. UU No. 32 tahun 2004 d. UU No. 33 tahun 2004 4. Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah ... a. Propinsi b. Kabupaten/Kota c. Kota Administratif d. Desa 5. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah ... a. Presiden, menteri dan gubernur b. Presiden,DPR dan menteri c. Presiden,dan para menteri d. Presiden, ketua DPR,dan Ketua mahkamah Agung 6. Penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara KesatuanbRepublik Indonesia dinamakan ... a. Desentralisasi b. Dekonsentrasi c. Tugas pembantuan d. Otonomi daerah 7. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dinamaka... a. Desentralisasi b. Dekonsentrasi c. Tugas pembantuan d. Otonomi daerah 8. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia dinamakan ... a. otonomi daerah b. daerah otonomi c. sentralisasi d. DPRD II 9. Perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah nondepartemen di daerah dinamakan ... a. Instansi berwenang b. Instansi horizontal c. Instansi departemen d. Instansi vertikal 10. Pemerintah terendah dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dinamakan ... a. RT b. Desa c. RW d. Kecamatan 11. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan jenis-jenis desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sadu? a. Desentrasisasi politik b. Desentarlisasi ekonomi c. Desentralisasi administrasi d. Desentralisasi hukum 12. Bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah, kecuali : a. Politik b. Agama c. Sosial budaya d. Keuangan 13. Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah .... a. Gubernur b. Bupati c. Walikota d. DPRD Kabupaten .Daerah Otonomi 14. Badan eksekutif di daerah kota adalah ... a. Gubernur b. Bupati c. Walikota d. DPRD II 15. Badan legislatif di kabupaten adalah ... a. Gubernur b. Bupati c. Walikota d. DPRD II 16. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meliputi, kecuali a. Pekerjaan umum b. Kesehatan c. Pendidikan d. Fiskal 17. Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah ... a. Sejajar b. Lebih tinggiq c. Lebih rendah d. Lembaga otonom 18. Kepala Daerah dan DPRD harus bekerjasama dalam menetapkan... a. Kepala daerah b. Peraturan daerah c. Keputusan daerah d. Pengangkatan pejabat daerah 19. Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya ... a. 4 tahun b. 5 tahun c. 6 tahun d. 10 tahun 20. Keuangan daerah yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke Pemerintah pusat sebesar ... a. 10% b. 20% c. 80% d. 90%
|
Tampilkan postingan dengan label 10. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label 10. Tampilkan semua postingan
Selasa, 25 Oktober 2011
Soal Otonomi Daerah
Langganan:
Postingan (Atom)